Senin, 26 Juni 2017 - 2 Syawwal 1438 H

Soal Jamu Ilegal, Ini Kata Legislator Pariaman

Ilustrasi - (FOTO ANTARA SUMBAR/Iggoy el Fitra)
Pariaman, (Antara Sumbar) - Anggota DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, Fitri Nora meminta pemerintah setempat agar melakukan pengawasan ekstra terhadap peredaran jamu ilegal di daerah itu.

"Kami telah mendengar dan menerima informasi serta keluhan pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Sumbar terkait peredaran jamu ilegal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas demi menghindari kerugian konsumen," katanya di Pariaman, Rabu.

Meskipun belum ditemukan sampel jamu ilegal di kota itu, pihaknya menyatakan tetap perlu pengawasan maksimal agar tidak kecolongan.

"Jangan sampai ada kasus dulu baru ada penindakan. Anggota dewan berfungsi mengawasi kinerja pemerintah dari segala bidang demi masyarakat luas," ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Menurutnya peredaran jamu ilegal seperti yang disampaikan BBPOM Sumbar berdampak buruk bagi semua pihak. Selain dapat merusak kesehatan yang mengonsumsi, hal itu juga dapat merusak citra daerah.

Meskipun demikian, ia tidak akan melarang masyarakat untuk mengonsumsi jamu atau obat herbal sejenisnya namun harus yang berkualitas, teruji secara medis dan agama.

"Pada umumnya masyarakat Kota Pariaman merupakan pemeluk Agama Islam. Kita mengkhawatirkan jamu ilegal yang beredar dalam bentuk kemasan saset atau pun botol mengandung zat berbahaya dan haram dalam ajaran Islam," ujarnya.

Ia juga menganjurkan kepada masyarakat apabila mengalami masalah kesehatan agar sebaiknya berkoordinasi dengan tenaga medis yang resmi. Apalagi, ujarnya Kota Pariaman memiliki program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) untuk pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Sebelumnya Kepala BBPOM di Padang, Zulkifli mengeluhkan maraknya peredaran jamu ilegal baik dalam kemasan botol maupun saset di daerah itu.

"Kita telah menindak sejumlah penjual dan yang memproduksinya namun jamu ilegal terus ada," kata dia.

Bahkan kasus jamu ilegal tersebut mendominasi penindakan dari sejumlah temuan yang ditangani badan itu, katanya.

Ia mengatakan ketika pihaknya menindak di satu daerah maka hampir secara bersamaan muncul penemuan jamu ilegal lainnya di daerah lain.

Ia menyatakan skema tersebut terus terulang sehingga BBPOM kesulitan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu pihaknya meminta peran masyarakat untuk tidak membeli jamu yang beredar di pasaran. (*)




Editor : Joko Nugroho

COPYRIGHT © ANTARASUMBAR 2017

Perspektif
Oleh : Miko Elfisha
          Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy baru saja menetapkan sistem pendidikan baru ...
Baca Juga